Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak mulai dijalankan 25 September sampai 23 November 2024. Biasanya, kampanye yang melibatkan massa jumlah besar disertai konvoi kendaraan gunakan knalpot brong atau blombongan. Penggunaan knalpot blombongan ini terkecuali dibiarkan, terutama selama sebulan penuh, berpotensi mengganggu kenyamanan warga terutama pengguna jalan.

“Bunyi knalpot yang memekakkan telinga, konvoi dalam jumlah besar yang memenuhi jalanan, tentu berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain dan termasuk wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta,” ujar aktivis Jogja Police Watch (JPW) Baharuddin Kamba, Selasa, 24 September 2024.

Utamakan Kenyamanan Wisatawan

Kamba mendesak pemerintah termasuk kepolisian, selamanya mengutamakan kenyamanan dan keramatamahan khas Yogyakarta di musim kampanye Pilkada serentak 2024 ini. Selain menjaga arus lalu lintas terutama di titik-titik yang jadi wilayah berkumpulnya wisatawan, termasuk perlu tersedia penindakan yang dibutuhkan terkecuali berjalan pelanggaran seperti pemakaian knalpot blombongan.

“Penggunaan sepeda motor bersama knalpot blombongan termasuk rawan berjalan gesekan antar-pendukung calon,” kata dia. “Maka kami menghendaki aparat kepolisian menindak tegas bagi pengendara yang gunakan knalpot brong atau blombongan, yang tidak sesuai bersama standar yang ditentukan.”

Aturan Larangan Knalpot Blombongan

Kamba menyebut, sesuai bersama pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan secara tegas melarang pemakaian knalpot blombongan. Untuk itu, pihaknya mendesak kepolisian, badan pengawas pemilu (bawaslu), komisi penentuan umum (KPU) dan tim kampanye calon kepala tempat mengantisipasi beragam pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban sampai kenyamanan wisatawan di Yogyakarta.

“Perlu dijalankan razia terhadap kendaraan bermotor bersama knalpot blombongan, jangan hanya sesekali tetapi intens selama musim kampanye, terutama selagi massa akan laksanakan konvoi,” kata dia.

Berpotensi Menimbulkan Keributan

Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan sebelumnya memastikan soal larangan pemakaian kendaraan berknalpot tidak sesuai standar selama kampanye terbuka Pilkada serentak 2024 ini. Suwondo mengatakan pemakaian knalpot brong berpotensi jadi pemicu keributan selagi kampanye terbuka.

Konsultasikan paketnya sekarang: paket wisata Jogja

“Karena kan (suara knalpot brong) sanggup menyebabkan emosi sesaat,” kata Suwondo.

Polda DIY pun udah menyatukan laskar atau simpatisan, bersama bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga partai politik untuk mencegah beragam potensi gesekan, termasuk mendeklarasikan gerakan bersama berkendara tanpa knalpot brong.

Dalam Pilkada 2024 ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun terhadap Selasa (24/9) mengukuhkan Penjabat Sementara atau Pjs untuk isikan kekosongan posisi bupati Bantul dan Sleman karena kepala daerahnya kembali maju dalam Pilkada 2024.

“Penjabat selagi bupati perlu laksanakan koordinasi intens bersama aparat keamanan dan jajaran pemerintah. terutama terkait dalam mengawal proses Pilkada, melalui deteksi dini dan cegah dini, dalam bingkai penegakan hukum, secara tegas dan transparan,” kata Sultan.